Aduan yang masuk ke DPRD tidak hanya terkait stigma, tetapi juga dugaan adanya tindakan intimidasi hingga kekerasan di lapangan.
Ketua PJS, Izul Fikri, meminta adanya perlindungan hukum bagi jukir sekaligus penghapusan narasi negatif yang selama ini berkembang.
“Kami minta perlindungan hukum untuk seluruh juru parkir di Surabaya. Narasi jukir liar itu harus dihapuskan. Salah satu caranya dengan melengkapi seragam dan KTA sesuai jumlah jukir di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengungkap jika ada kelompok tertentu yang disinyalir melakukan tekanan terhadap para jukir Dilapangan.
“Ada kelompok yang melakukan intimidasi dan kekerasan. Tadi sudah dibahas, dan kami mendapat respon baik. Ke depan akan dikawal, siapapun yang tidak berwenang melakukan sweeping akan berhadapan dengan polisi,” tegasnya.
Selaian itu, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Syaifuddin, mengingatkan bahwa tindakan sweeping oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan merupakan bentuk pelanggaran hukum dan masuk kategori premanisme.
“Kalau ada pihak melakukan sweeping terhadap jukir tanpa kewenangan, itu preman dan bisa dilaporkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menegaskan dukungan terhadap upaya perlindungan hukum bagi jukir, termasuk rencana penyusunan nota kesepahaman (MoU). Namun, ia juga mengingatkan agar tidak ada pemaksaan dalam keanggotaan organisasi.
“Polrestabes mendukung jika MoU terkait perlindungan hukum bagi jukir di kota Surabaya, namun demikian pihak PJS dan pengelola parkir lainnya yang menjadi mitra kerja Dishub Kota Surabaya juga dihimbau untuk tidak memaksakan kehendak kepada jukir yg belum menjadi anggota untuk dipaksa menjadi anggota PJS,” ujarnya.
