“Petani tambak itu mengeluhkan kualitas air dari hulu sungai yang tercemar. Maka ini tidak bisa ditangani parsial, harus dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa tambak-tambak di kawasan timur Surabaya memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan protein.
Menurut Fathoni, Surabaya memang tidak mungkin berkontribusi pada produksi beras, namun dapat mengambil peran penting dalam penyediaan protein hewani seperti udang dan bandeng.
“Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden pasti menyerap kebutuhan protein yang sangat besar. Nah, Surabaya bisa berkontribusi di situ, lewat pemanfaatan kawasan timur sebagai sentra perikanan,” jelasnya.
Namun demikian, Fathoni menilai kontribusi tersebut tidak akan optimal tanpa kehadiran pemerintah. Ia menyoroti sulitnya akses jalan menuju tambak serta ketiadaan fasilitas penunjang pascapanen, yang membuat petani tambak kerap dipermainkan tengkulak.
“Pemerintah harus hadir. Akses jalan ke tambak harus dibangun, dan yang tidak kalah penting adalah penyediaan cold storage. Saat panen, petani tidak lagi bingung menyimpan hasilnya dan tidak dipaksa menjual murah,” katanya.
Selain sektor pangan, Fathoni juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang akan bertransformasi menjadi BUMD.
