Ia menegaskan bahwa BUMD tidak boleh semata-mata diposisikan sebagai agen ekonomi penghasil dividen, melainkan agen pembangunan.
“BUMD itu agen pembangunan. Artinya harus ada subsidi silang. Membangun rumah untuk masyarakat menengah ke atas, keuntungannya digunakan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar tetap bisa menjangkau hunian,” ujarnya.
Menurut Fathoni, prinsip tersebut sejalan dengan mandat negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga, yakni sandang, pangan, dan papan. Karena itu, percepatan pembangunan rumah susun dan hunian layak, termasuk proyek rumah tsunami, harus menjadi perhatian serius.
Lebih lanjut, politisi Golkar Jawa Timur ini juga mengaitkan peran Surabaya dalam mendukung agenda zero waste dan kemandirian energi, yang juga menjadi prioritas Presiden.
Ia menilai Surabaya memiliki keunggulan karena telah memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
“Dengan posisi Wali Kota Surabaya sebagai Ketua Umum APEKSI, saya yakin pengalaman Surabaya dalam pengelolaan sampah sudah dan akan terus dibagikan ke daerah lain,” ucapnya.
Fathoni bahkan meyakini Surabaya akan dijadikan pilot project oleh pemerintah pusat untuk mempercepat implementasi program zero waste di kota-kota lain.
