Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyambut baik kunjungan legislatif ini. Di hadapan para anggota DPR RI, Gatot juga menyampaikan sejumlah tantangan, terutama terkait kendala kewenangan antara pusat dan daerah dalam penanganan bencana.
”Kami memohon dukungan anggota legislatif terkait normalisasi sungai dan penanganan banjir, seperti di DAS Brantas, Bengawan Solo, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang. Sinergi kewenangan sangat penting agar penanganan di lapangan bisa lebih cepat,” harap Gatot.
Kunjungan ini diakhiri dengan peninjauan langsung berbagai peralatan mutakhir, mulai dari Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), Simulator Gempa Bumi, hingga pusat data bergerak BPBD One.
Turut hadir dalam rombongan tersebut anggota DPR RI lintas fraksi, perwakilan BNPB, serta pejabat dari Kementerian Sosial RI.( ar/al)
