Menurut Abrari, DPRD Jatim sejak awal pembahasan konsisten mendorong agar norma perlindungan dirumuskan secara tegas, operasional dan berkelanjutan. Pelindungan, kata dia, tidak boleh sebatas bantuan jangka pendek, tetapi mencakup kepastian usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan teknis, serta mitigasi risiko usaha.
Selain aspek perlindungan, juga menekankan pentingnya pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian. Pemberdayaan harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan usaha rakyat, perluasan akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakter usaha kecil. “Pemberdayaan bukan sekadar bantuan, tetapi proses membangun kemandirian agar pelaku usaha tidak terus bergantung,” kata Abrari.
Pihkanya, juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor yang selama ini membuat kebijakan perikanan dan garam berjalan tidak efektif. Karena itu, lanjutnya, diperlukan kejelasan pembagian peran antar perangkat daerah agar pelaksanaan perda terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan, pengelolaan wilayah pesisir dan pengentasan kemiskinan.
