1. Memutus Rantai “Cocoklogi” yang Menyesatkan Narasi yang dibangun sangat lemah secara premis: “Karena Roy Suryo pernah di Demokrat, maka tindakannya hari ini adalah perintah Cikeas.”
Ini adalah logika yang cacat (fallacy). Roy Suryo telah non-aktif dari partai sejak 2019 dan tidak memiliki jabatan struktural saat ini. Mengaitkan tindakan individu seorang mantan kader dengan kebijakan institusi partai adalah bentuk kemalasan intelektual.
Jika logika ini dibiarkan, maka setiap institusi di negeri ini bisa disandera oleh dosa masa lalu mantan anggotanya. Demokrat sedang mengajarkan publik untuk membedakan antara tindakan personal dan instruksi institusional.
2. Fitnah Bukanlah Kebebasan Berpendapat
Demokrasi memang menjamin kebebasan berbicara, tetapi demokrasi tidak pernah menjamin kebebasan untuk memfitnah. Menuduh seorang negarawan sepuh “membiayai” atau “mengorkestrasi” gerakan ilegal tanpa selembar pun bukti valid adalah pembunuhan karakter (character assassination).
Langkah somasi yang diambil BHPP Partai Demokrat adalah jalur yang paling beradab. Mereka tidak mengerahkan massa untuk mendemo rumah penuduh, mereka tidak main hakim sendiri. Mereka menggunakan instrumen hukum yang disediakan negara. Ini menunjukkan bahwa Demokrat menghormati supremasi hukum di atas kebisingan media sosial.
3. Soliditas Koalisi Dibangun di Atas Saling Menghormati
Ada narasi yang meminta Demokrat “mengalah” demi soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ini pandangan yang keliru. Soliditas koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bisa dibangun di atas fondasi kepura-puraan.
