Cakrawalanews.co = Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menindak tegas praktik pembalakan liar yang diduga kuat memperparah dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai langkah nyata,
Kementerian Kehutanan saat ini sedang melakukan audit menyeluruh terhadap izin pemanfaatan hutan, termasuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), yang dipegang oleh 24 perusahaan di wilayah tersebut.
Langkah penertiban ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan dalam pengelolaan kawasan hutan oleh korporasi. Prasetyo menjelaskan bahwa peninjauan ulang tersebut krusial dilakukan menyusul adanya temuan gelondongan kayu besar dengan potongan rapi yang terbawa arus banjir hingga ke permukiman warga.
Temuan ini memperkuat penilaian para ahli dan aktivis lingkungan bahwa bencana yang merenggut banyak korban jiwa tersebut bukan sekadar fenomena cuaca ekstrem, melainkan akibat kerusakan hutan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Selain menyasar korporasi, pemerintah juga fokus melakukan penanganan terhadap pelaku pembalakan liar perorangan melalui pendekatan edukasi lintas sektoral. Upaya ini dilakukan karena praktik ilegal di lapangan melibatkan berbagai lapisan masyarakat
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 Desember 2025, dampak bencana di tiga provinsi tersebut telah mengakibatkan 1.140 orang meninggal dunia, 163 orang hilang, serta memaksa hampir 400.000 warga mengungsi. ( wa/ar)
