“Dalam setiap pembahasan LKPJ Gubernur, kami selalu menemukan ada anak perusahaan BUMD yang hidup segan mati tak mau, bahkan ada yang mengalami kerugian,” ungkap Bendahara Fraksi Gerindra Jatim ini.
Satib menegaskan, DPRD Jatim selalu memberikan rekomendasi tegas kepada Gubernur Jawa Timur terkait BUMD yang terus merugi. Ia mempertanyakan alasan mempertahankan perusahaan daerah yang tidak memberikan manfaat nyata.
“Kalau merugikan, kenapa harus dipertahankan? Kalau memang membebani, bisa dipertimbangkan merger atau bahkan dibubarkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pola pikir sebagian BUMD yang terus meminta tambahan modal dari APBD. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dibenarkan jika tidak diimbangi dengan kinerja dan kontribusi yang sepadan.
