“Ini kan bisnis yang sudah dibiayai Pemprov. Jangan hanya ‘nyusu’ APBD terus. Mereka harus bekerja maksimal dan memberi kontribusi, bukan hanya minta tambahan modal,” katanya.
Satib membandingkan BUMD dengan perusahaan swasta maupun BUMN yang dituntut mandiri dan mampu berkembang tanpa ketergantungan berlebihan pada suntikan modal pemerintah.
“Kita harus lihat, imbang tidak antara aset yang dimiliki dengan kontribusi yang diberikan ke Pemprov. Jangan sampai aset besar tapi sumbangannya kecil,” jelasnya.
Melalui Pansus BUMD, DPRD Jatim ingin menggali persoalan secara objektif dan mendalam, tidak sekadar di permukaan seperti saat pembahasan LKPJ yang terbatas waktu.
