Anggota DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa tanpa kepemimpinan yang jelas, sulit berharap KBS mampu berkembang optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi PAD.
“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu Rabu (17/12/2025).
Ia menilai, selama kepemimpinan belum tertata, KBS cenderung berjalan rutin tanpa arah pengembangan yang jelas.
Sementara itu, biaya operasional tetap harus ada sehingga berpotensi menjadi beban anggaran jika tidak diimbangi peningkatan kinerja dan pendapatan.
Persoalan lain juga terlihat pada pengelolaan wisata baru, seperti wisata offroad Tahura Pakal yang diperkenalkan Pemkot Surabaya belum lama ini. Meski menawarkan konsep berbeda, pengelolaannya dinilai masih terjebak dalam pola birokrasi yang kaku. Sistem pendaftaran yang mengharuskan pengunjung mendaftar secara daring dinilai mengurangi fleksibilitas layanan, terutama bagi wisatawan yang datang secara spontan.
“Wisata itu harusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan pasar,” kata Yona yang juga ketua komis A DPRD Surabaya.
