Jakarta,cakrawalanews.co — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan perumahan di masa mendatang harus sepenuhnya berbasis data dan riset ilmiah untuk memastikan pemerataan yang adil dan tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan Menteri Ara, sapaan akrabnya, saat menyoroti lonjakan strategis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang rencananya akan meningkat tajam dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 400.000 unit pada tahun 2026.
“Saya mau kajian BRIN dari data BPS untuk membuat skala prioritas BSPS. Bantuan sosial tidak boleh berdasarkan kepentingan politis, tetapi harus berdasarkan data dan penelitian,” tegas Menteri Ara.
Ia menekankan bahwa data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya di wilayah prioritas seperti Jawa Barat, Papua, dan NTT, harus menjadi dasar utama dalam mengalokasikan bantuan.
Untuk mendukung kebijakan ini, Menteri Ara mendorong kolaborasi erat antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan BPS. Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama strategis antara Kementerian PKP dan BRIN untuk mewujudkan kebijakan perumahan yang terukur dan berpihak pada rakyat, serta mencegah tumpang tindih data dalam penyaluran.
