Surabaya. Cakrawalanews.co – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap Pemerintah provinsi segera bertindak dengan menerapkan peraturan gubernur dan perda terkait pengelolaan sampah. Hal ini persoalan sampah di wilayah provinsi yang dinilai sudah memasuki fase darurat
“Penerapan Pergub dan Perda Ini Agar pengelolaan sampah ini terintegrasi antarwilayah, khususnya kawasan-kawasan aglomerasi seperti Surabaya Raya, Malang Raya, Mataraman dan Tapak Kuda,” ucapnya Agoes Black Hoe
“Setiap hari, Jawa Timur memproduksi sampah sekitar 31.000 hingga 33.000 ton. Tapi sejauh ini belum ada lompatan kebijakan yang benar-benar progresif dari Pemprov. Kita masih berkutat pada metode lama seperti open dumping dan sanitary landfill yang jelas tidak berkelanjutan,” tegas gus Black Hoe dikonfirmasi, Kamis (7/8/2025).
Dikatakannya, meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi sudah mengancam kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di banyak kabupaten/kota.
