Peobolinggo, cakrawalnews.co – Menanggapi banyaknya pengaduan masyarakat kota Probolinggo terkait sulitnya mendapatkan hak pelayanan sebagai peserta BPJS, Komisi 3 DPRD kota Probolinggo gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat), Kamis (17/1/19).
Berlangsung di ruang Komisi 3 DPRD kota Probolinggo Jl Suroyo No 27, nampak hadir perwakalian dari Dinas Kesehatan, Bapedda, RSUD Dr. Saleh, Dinas Sosial, serta pihak BPJS, dan pendamping PKH kota Probolinggo.
Selain membahas jalan keluar terkait pengaduan masyarakat tentang pelayanan yang di rasa kurang, hal ini juga bentuk sosialisasi dan sinkronisasi hasil konsultasi komisi 3 dengan Kementrian Sosial tentang jaminan kesehatan dan pencabutan penerimaan bantuan BPJS di lingkungan kota Probolinggo.
Munculnya data warga yang awalnya sebagai anggota BPJS mendadak terputus, hal ini membuat pihak Komisi 3 DPRD kota Probolinggo melakukan kajian hingga tahap konsultasi dengan kementrian Sosial (Kemensos Pusat), guna mendapatkan informasi yang pasti tentang regulasi atau sistem penetapan warga yang berhak penerima bantuan pemerintah tersebut.
