“Dari hasil konsultasi dengan pihak Kementrian Sosial juga menjelaskan, bayi yang lahir dari rahim peserta BPJS secara otomatis adalah peserta BPJS,” tukasnya.
Jika kenyataannya masih ada proses administrasi yang harus di lengkapi, lanjut Agus, itu bisa menyusul, tapi jangan karena belum mendaftar lantas mereka tidak mendapatkan haknya, bagaimana kalau bayi itu sedang butuh penanganan cepat.
“Nyawa manusia kok diributkan dengan urusan kertas kan gak lucu, intinya saya tidak mau lagi ada pengaduan dari masyarakat, hanya karena bayi belum mendaftar lantas mereka terlantar,” himbau Agus.
Di kesempatan yang sama, kerap terjadinya perbedaan huruf pada penulisan di KTP dan Kartu Keluarga peserta BPJS yang berujung pada penolak an juga jadi materi pembahasan rapat.
Menurut Agus, Dispenduk dan BPJS agar lebih bersinergi untuk keakuratan data.
