Surabaya, CakrawalaNews.co – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya kembali menuai keluhan.
Di tengah penataan kawasan, pedagang mempertanyakan konsistensi aturan setelah melihat pos Satpol PP berdiri di atas saluran yang sebelumnya disebut sebagai area terlarang untuk berjualan.
Keluhan itu disampaikan warga yang juga berprofesi sebagai PKL saat mengikuti reses Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M Machmud, di kawasan Manukan Sari Raya, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Senin, 5 Oktober 2026 malam.
Menurut warga tersebut, PKL dilarang menggunakan saluran sebagai tempat berjualan.
Namun di sisi lain, terdapat pos Satpol PP yang didirikan di atas saluran tersebut.
“PKL dilarang berjualan di atas saluran, tapi ada pos Satpol PP yang berdiri di atas saluran. Kami mohon mungkin Pak Machmud bisa menyampaikan ke Pemkot Surabaya, jangan ada diskriminasi antara petugas dan masyarakat,” kata warga tersebut.
Aduan itu kemudian mendapat respons dari Machmud.
