Namun Ade d’Kross, sapaan akrab Kepala BP2D, dengan tegas menampiknya.
“Selaku aparat pajak yang notabene juga bagian dari staf Pemkot Malang, maka kami harus tetap bersikap obyektif, fairplay dan bekerja sesuai prosedur serta aturan yang berlaku tanpa terpengaruh oleh situasi politik,” seru pria yang juga tokoh Aremania ini.
“Namun demikian, semua kritik, masukan, saran dan keluhan masyarakat dari golongan apapun akan kami tampung dan kami kaji demi perbaikan-perbaikan ke depan. Baik dari aspek regulasi ataupun pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan kedepannya,” tukasnya.
Apalagi saat ini pihak eksekutif dan legislatif Kota Malang juga sedang mematangkan revisi berbagai regulasi daerah seperti Perda dan Peraturan Walikota (Perwal).
“Bahkan dalam upaya melestarikan seni lokal dan budaya tradisional, dalam Perda tersebut Pemkot Malang pun juga sudah memasukkan unsur-unsur pembinaan yang bersifat stimulus. Yaitu untuk hiburan kesenian tradisional daerah, seperti tari-tarian, ketoprak, ludruk dan lain-lain tidak dipungut pajak. Ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan riil Pemkot Malang akan eksistensi seni lokal dan budaya tradisional beserta para penggiatnya,” lanjut pria penghobby trail dan olahraga ekstrem ini.
Maka salah besar jika kemudian muncul asumsi yang menyebut bahwa pemerintah daerah seolah ingin mematikan eksistensi penggiat seni dan budaya tradisional lewat pungutan pajak hiburan.
“Untuk itu, kami atas nama Pemerintah Kota Malang menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah memberi saran, masukan serta kritikan membangun demi kemajuan Bhumi Arema tercinta. Apalagi sebenarnya mereka yang memberi saran dan keluhan ini notabene adalah dulur-dulur dan sahabat-sahabat saya para penggiat musik di Kota Malang yang selama ini sering berinteraksi dengan saya di berbagai event maupun kegiatan musik dan kesenian,” tandasnya.
“Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh petugas pajak BP2D dan juga atas nama Pemerintah Kota Malang minta maaf kepada para musisi, seniman, budayawan ataupun event organiser serta pengusaha cafe, pub dan bar jika ada ketidaknyamanan pada saat ditagih kewajiban pajaknya. Akan tetapi karena hal itu sudah merupakan kewajiban tiap warga negara yang baik, maka kami yakin apabila ada permasalahan tentang pembayaran pajak, semua akan bisa diselesaikan secara normatif dan baik-baik dengan mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku,” pungkas Ade d’Kross.
Foto: Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT alias Ade d’Kross dengan style ciri khasnya saat konser; bertudung dan pakai masker.
