Untuk perhitungan pajak akan didasarkan pada jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara pajak hiburan pada acara tersebut, antara lain:
1. Harga tiket yang dijadikan sebagai harga tanda masuk (HTM),
2. Harga produk yang dijadikan sebagai HTM,
3. Harga meja/table yang dijadikan sebagai HTM
Sedangkan untuk selanjutnya, pembayaran pajak dapat dilakukan di Bank Jatim, sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani bersama oleh penyelenggara hiburan bersama petugas BP2D.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni tak menampik, bahwa eksistensi para seniman lokal perlu diperhatikan.
“Seniman lokal kita hidupnya memang pas-pasan. Mungkin perlu pengecualian. Untuk penyelenggara hiburan agar tetap mengurus perizinan dan menginformasikan kepada dinas terkait. Minimal kita tahu, acara mereka seperti apa. Kalau mereka menggelar kegiatan di gedung mewah dan ditiketkan, tetap kita tarik pajak sesuai ketentuan. Tapi kalau seperti di Gedung Gajayana, selama ini sering kita gratiskan. Malah kita bantu dana untuk mereka,” papar Ida Ayu.
Sementara itu, Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT menegaskan, sesuai amanah undang-undang bahwa azas pajak adalah bersifat adil dan memaksa.
Adil, menurut mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini, antara lain tetap memberi kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak yang tidak mampu, miskin atau bangkrut. Mereka yang keberatan ini bisa mengajukan keringanan tertulis sebelum mengadakan kegiatan jasa hiburan dan ketentuannya sudah diatur dalam Perda.
“Sedangkan sifat memaksa antara lain contohnya adalah silahkan saja melakukan tax avoidence, tidak mau bayar, demo bahkan memboikot. Tapi kami tetap menjalankan tugas sesuai amanat undang undang yang berlaku. Karena konsekuensi hukumnya jelas, pelanggaran terhadap undang-undang pajak adalah pidana dan harus siap mempertanggungjawabkannya di depan penegak hukum dan bahkan bisa dianggap merugikan negara,” beber pria yang juga dikenal sebagai musisi dan tokoh lintas komunitas tersebut.
Terkait pernyataan yang dilontarkan oleh sekelompok musisi mewakili seniman dan budayawan Kota Malang tersebut, belakangan ada sejumlah pihak yang berpendapat bahwa keluhan dan kritik itu sangat mengherankan jika dilontarkan saat ini.
Karena momentumnya bersamaan dengan masa kampanye Pemilihan Walikota (Pilwali) Malang. Lalu mereka mengkaitkan-kaitkannya dengan agenda politik dan momen tahun politik 2018 dan 2019.
