Surabaya. Cakrawalanews.co – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa APBD Jatim 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi harus menjadi instrumen percepatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra H. Budiono, S.Sos. dalam rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda APBD 2026 di Kantor DPRD Jatim, Sabtu (15/11/2025).
“Fraksi Partai Gerindra berkomitmen mengajukan rekomendasi yang realistis namun tajam, agar APBD tidak hanya berfungsi sebagai anggaran, tetapi juga alat mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Budiono.
Ia menyoroti bahwa pendapatan daerah dalam APBD 2026 mengalami penurunan signifikan sekitar 6,94 persen atau Rp1,96 triliun dibanding proyeksi sebelumnya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mencatat masih adanya upaya mempertahankan target kinerja pembangunan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang porsinya mencapai sekitar 66 persen dari total pendapatan.
Menurut Budiono, pajak daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), tetap menjadi kontributor utama PAD.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong penguatan pemungutan pajak melalui digitalisasi pengawasan dan pelaporan, serta pemutakhiran basis data wajib pajak.
