Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,8 triliun atau 24 persen dibanding alokasi 2025 akibat berkurangnya DAU, DAK dan DBH juga dinilai menjadi tantangan serius bagi pembiayaan program prioritas.
“Hal ini menimbulkan tantangan dalam pembiayaan program prioritas,” tegas Budiono.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya manajemen aset daerah yang lebih produktif. Budiono mendorong BPKAD mengoptimalkan pemanfaatan aset idle melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan percepatan digitalisasi database aset, sehingga dapat menopang peningkatan PAD.
Di sisi lain, kinerja BUMD dinilai perlu diperkuat agar lebih efisien dan mampu meningkatkan setoran dividen. Fraksi Gerindra mendorong renegosiasi kontrak kerja sama dengan BUMD strategis, perbaikan tata kelola, serta optimalisasi aset BUMD.
“Meskipun belanja modal menurun, sektor infrastruktur harus tetap menjadi prioritas, terutama untuk perbaikan jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan sarana pendidikan serta kesehatan,” kata Budiono.
Terkait efisiensi pengelolaan anggaran, Fraksi Gerindra menekankan perlunya reformasi fiskal, pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien, dan penajaman prioritas belanja.
“Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagai instrumen keseimbangan fiskal harus dimaksimalkan dengan mempercepat pelaksanaan program dan distribusi manfaat yang lebih cepat dirasakan masyarakat,” jelasnya.
