“Namun meski begitu, efisensi yang dilakukan, bukan sekadar menghemat. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi rakyat,” ujar Ristu.
Fraksi PDI juga kata Ristu juga menyoroti Defisit APBD 2026 sebesar Rp916,73 miliar yang ditutup melalui SiLPA. Pasalnya, posisi SiLPA yang mencapai Rp7,28 triliun dinilai Fraksi sebagai bukti lemahnya serapan anggaran dan kurangnya ketepatan perencanaan.
Fraksi PDI jelas Ristu mempertanyakan 14 pertanyaan strategis Fraksi. Pasalnya darib14 pertanyaan Fraksi PDIP di Pandangan Umumnya, eksekutif hanya menjawab 12. Dan Fraksi menilai jawaban Gubernur masih bersifat administratif dan belum menjawab persoalan struktural.
Beberapa isu yang dianggap belum dijawab secara substansial antara lain peta jalan kemandirian fiskal Jatim, reformasi BUMD secara menyeluruh, strategi menekan belanja konsumtif, upaya menekan ketimpangan pembangunan antarwilayah dan pembenahan serapan anggaran OPD.
Terakhir Fraksi PDIP tegas politis asal Madiun, berharap APBD 2026 harus menjadi anggaran gotong royong, yang berpijak pada nilai keberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas politik.
“Dalam semangat Trisakti Bung Karno, kemandirian fiskal hanya bisa dibangun melalui keberanian memperkuat produktivitas rakyat,” tegasnya. (Caa)
