Surabaya. Cakrawalanews.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi harus menjadi instrumen politik keberpihakan kepada rakyat kecil.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Y Ristu Nugroho, dalam rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas raperda APBD 2026, Sabtu (15/11/2025).
Menurut Ristu, APBD 2026 disusun dalam kondisi ekonomi penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang makin sempit. Karena itu, APBD harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, menekan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Fraksi PDIP, juga menyoroti penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Pendapatan daerah 2026 dipatok sebesar Rp26,30 triliun, atau turun Rp1,96 triliun (–6,94%) dari usulan awal dan merosot sekitar Rp9,17 triliun dibanding realisasi 2024.
Penurunan terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TkD) yang anjlok 24% akibat kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah pusat.
“Ini sinyal serius bagi keberlanjutan fiskal Jatim. Tingginya ketergantungan pada pusat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah,” tegas Ristu.
“Fraksi juga menilai bahwa pertumbuhan PAD yang hanya naik 2% masih jauh dari potensi ekonomi Jawa Timur,” lanjutnya.
