Hartono yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan, pernyataan Menkeu tersebut patut menjadi perhatian serius, bukan sekadar berita biasa. “Saya melihat pernyataan Pak Menkeu bukan berita yang abal-abal, ya. Apalagi akhir-akhir ini kita disibukkan dengan ramainya protes dari gubernur terkait penurunan dana transfer ke daerah (TKD),” ujarnya kepada Radar Surabaya, Rabu (22/10).
Ia menilai, jika memang benar ada dana daerah yang terparkir cukup besar di bank, maka hal itu menjadi alarm penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Apalagi Jawa Timur disebut sebagai posisi tertinggi kedua. Meskipun saya belum konfirmasi ke OPD, setidaknya ini jadi peringatan agar pemprov tidak terlalu nyaman dengan alasan kehati-hatian,” tegasnya.
