“Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma dikonfirmasi, Rabu (15/10/25).
Legislator asal Dapil Tulungagung-Blitar ini menambahkan, pembangunan yang adil tidak cukup hanya dengan mengandalkan penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, kualitas hidup masyarakat harus menjadi indikator utama, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh daerah, bukan hanya di kota-kota besar.
“Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah, supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegas anggota komisi B DPRD Jatim itu.
Anggota DPRD Jatim dua periode itu juga menyoroti pentingnya memperkuat program pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, penguatan UMKM menjadi kunci dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan karena langsung menyentuh basis ekonomi masyarakat bawah.
“UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” paparnya.
