“Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada semua stake holders yang selama ini secara konsisten mendukung pembangunan di Lamongan. Juga kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Lamongan yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan birokrasi yang semakin efektif dan efisien, “ katanya menambahkan.
Laporan evaluasi SAKIP yang diserahkan MenPANRB itu adalah untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Wilayah II. Meliputi pemprov dan kabupaten/kota di Bali, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Di wilayah ini, hanya ada 17 kabupaten/kota yang berpredikat “BB”. Kemudian 52 kabupatan/kota berpredikat “B” dan sisanya berpredikat “CC” dan “C”.
Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Prorokol Agus Hendrawan, Bupati Fadeli selama ini mengawal langsung peningkatan kualitas birokrasi Pemkab Lamongan melalui evaluasi SAKIP.
