Lebih lanjut, Hartono menegaskan bahwa bagi BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal, Komisi C meminta Biro Perekonomian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan perusahaan. Evaluasi tersebut mencakup pengelolaan modal, tata kelola perusahaan, serta strategi bisnis yang diterapkan. Tujuannya agar kinerja BUMD lebih sehat, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Jawa Timur.
“Sinergi antara BUMD dan Biro Perekonomian harus diperkuat. Keduanya harus saling mengisi sehingga peran BUMD sebagai lokomotif peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus agen pembangunan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi di daerah benar-benar terwujud,” tegasnya.
Lebih lanjut, dalam pembahasan bersama BUMD di tingkat komisi, target PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula diusulkan sebesar Rp474,4 miliar atau turun dibandingkan target APBD murni 2025 senilai Rp475,8 miliar. Namun, setelah pembahasan lebih jauh, target tersebut disepakati naik menjadi Rp488,1 miliar.
