“Kami minta pemerintah segera menertibkan peredaran gula rafinasi yang bocor ke pasar. Init jelas merugikan petani,” ujar Wiwin, Sabtu (30/08/2025).
Wiwin menambahkan, keluhan petani terkait gula yang tidak terserap harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Jika 76 ribu ton gula produksi petani dibiarkan menumpuk, bukan hanya harga yang jatuh, tetapi keberlanjutan usaha tani tebu terancam.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap petani rakyat, termasuk menjamin kepastian pasar bagi hasil produksi mereka.
“Kalau gula sebanyak itu tidak terserap, jelas masalahnya sangat serius. Pemerintah harus hadir memberi solusi,” tegasnya.
Selain menyoroti kebocoran gula rafinasi, Wiwin mendorong Pemprov Jatim bersama Bulog dan pabrik gula daerah menyiapkan skema penyerapan hasil produksi tebu lokal. Dengan mekanisme penyerapan yang jelas, kata dia, kestabilan harga bisa lebih terjamin dan petani tidak lagi dihantui kerugian besar.
