“Fraksi kami meminta agar dalam pembahasan bersama nanti, aspek pendanaan ini menjadi salah satu pokok bahasan khusus. Komitmen dukungan anggaran harus ditegaskan sejak awal, baik melalui nota keuangan APBD maupun dalam pengaturan Raperda itu sendiri,” terang bunda Renny.
Selain itu, Fraksi kata wanita yang juga Bendahara DPD PDIP Jatim ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi data sebagai landasan kebijakan. Pasalnya, terdapat perbedaan dengan data yang disajikan DPRD dan Gubenur.
Untuk itu, Fraksi mengusulkan dilakukannya rapat teknis bersama antara DPRD, Pemprov, dan perwakilan KemenPPPA, agar diperoleh kesepakatan data tunggal yang dapat dijadikan dasar regulasi.
