Surabaya. Cakrawalanews.co– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti lemahnya komitmen fiskal pemerintah provinsi terhadap isu perempuan dan anak dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk program perlindungan perempuan dan anak dalam P-APBD 2025 hanya sekitar Rp33,2 miliar, jauh lebih kecil jika dibandingkan sektor ketenagakerjaan yang mencapai Rp329,4 miliar.
“Padahal, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi, ditambah maraknya kekerasan berbasis digital. Ironisnya, daya dorong fiskal justru tidak mendukung. Tahun 2023 anggarannya sekitar Rp35 miliar, tahun 2024 naik menjadi Rp36 miliar, dan kini di P-APBD 2025 turun 33,2 miliar,” ujar Renny, Rabu (20/08/25).
