Eri menyebut, sepanjang 2021–2024, Pemkot Surabaya telah membedah sekitar 7.500 unit rumah tak layak huni. Program tersebut dijalankan melalui berbagai skema pendanaan, mulai dari APBD, Baznas, hingga Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, langkah tersebut harus terus dijaga agar program Rutilahu berjalan optimal dan menyentuh lebih banyak warga.
“Sehingga ini bisa membahagiakan ribuan keluarga kurang mampu yang selama ini masih tinggal di rumah yang kurang layak huni,” ucapnya.
DPRD, kata Eri, akan terus mengawal agar anggaran Rutilahu tidak dialihkan untuk pos lain.
Menurutnya, ini bagian dari upaya memastikan perencanaan pembangunan tetap berpihak pada kelompok rentan.
