Surabaya. Cakrawalanews.co – Fraksi PKB DPRD Jatim meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2025-2029, yang mencantumkan sembilan misi pembangunan atau Nawa Bhakti Satya, harus dikawal secara ketat agar tidak berhenti pada tataran naratif dan simbolik semata, melainkan benar-benar diturunkan dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan wilayah yang selama ini termarjinalkan dalam pembangunan.
“Pasalnya ini mencerminkan harapan untuk membangun tata kelola yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dan kita Namun menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjadikan RPJMD ini sebagai instrumen nyata perubahan dan keadilan sosial,” ujar juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Abdullah Muhdi dalam pandangan akhir Fraksi PKB terkait RPJMD Jatim 2024-2029 yabg di acakan di rapat Paripurna DPRD Jatim yang di pimpin Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (07/07/25).
Muhdi mengatakan Fraksinya menyoroti bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi, utamanya di kawasan Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. Fraksi PKB mendorong kebijakan afirmatif yang lebih tajam, terfokus, dan berdampak nyata untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, melalui realokasi anggaran program yang kurang berdampak menjadi dana strategis percepatan pembangunan manusia.
“Kedua, Fraksi PKB memandang bahwa target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RPJMD masih terlalu konservatif dan tidak mencerminkan optimisme fiskal yang dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan,” ucapnya.
