Lebih lanjut, Puguh mengingatkan bahwa isu putus sekolah masih menjadi tantangan serius di Jatim. Data tahun 2022 menunjukkan terdapat 260.347 anak usia SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan.
“Dengan kebijakan seperti ini, kita bisa menekan angka putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Ia berharap skema ini terus dikembangkan dan disempurnakan agar benar-benar menyentuh siswa yang membutuhkan, serta dapat mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta secara keseluruhan.
“Kalau kita bicara keberlanjutan generasi Jawa Timur, ini adalah salah satu solusi jangka panjang. Anak-anak kita tidak boleh putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri atau tidak mampu bayar sekolah swasta,” pungkasnya.(caa)
