“KEK Singhasari memiliki peran penting sebagai jembatan antara pemerintah, industri, dan akademisi. Namun tantangan masih banyak, seperti infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan SDM, hingga insentif investasi yang masih minim,” jelas Endah.
Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi BRIN adalah soal akses pembiayaan bagi industri digital. Produk digital yang bersifat intangible atau tidak berwujud membuatnya sulit dijadikan jaminan oleh perbankan konvensional. Akibatnya, banyak startup digital hanya bisa mengandalkan angel investor atau skema pembiayaan alternatif.
Kondisi tersebut turut ditekankan oleh General Manager BUPP KEK Singhasari, Kriswidyat Praswanto.
“Saat ini, skema pembiayaan masih dominan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), padahal itu belum cukup. Industri digital butuh dukungan kebijakan pembiayaan yang lebih progresif,” ungkapnya.
Ia mencontohkan skema yang diterapkan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), yang tidak hanya memberikan pembiayaan, tapi juga menjamin produk-produk kreatif digital melalui skema korporasi negara. Menurutnya, Indonesia perlu meniru pendekatan tersebut agar pelaku industri digital bisa naik kelas dan bersaing di kancah global.
Survei BRIN juga mencakup kunjungan ke fasilitas pelatihan seperti Cyber Defense Academy, yang menjadi wadah pelatihan keamanan siber berbasis kolaborasi antar lembaga. Keberadaan ekosistem seperti ini dinilai penting untuk memperkuat fondasi digital nasional.
Melalui penyusunan kebijakan berbasis data dan pendekatan lintas sektor, BRIN berharap KEK Singhasari dapat menjadi katalis dalam mempercepat akselerasi ekonomi digital nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Jawa Timur di tengah gempuran transformasi global.
