Meski mendukung ketegasan Pemkot, dr. Zuhrotul juga menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan manusiawi terhadap para juru parkir liar yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat pencari nafkah harian.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, LHKP PDM Surabaya menyampaikan tiga solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini:
- Mendorong toko modern mempekerjakan mantan juru parkir liar sebagai tenaga resmi layanan parkir. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan, pemberian seragam, serta sistem kerja yang tertata.
- Menyediakan program transisi pekerjaan dan pelatihan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disperinaker) Kota Surabaya.
- Mengembangkan sistem digitalisasi parkir untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan parkir.
“Kota ini dibangun untuk melindungi semuanya—konsumen, pekerja, dan lingkungan. Itulah Surabaya yang kita perjuangkan: kota yang modern, tertib, adil, dan tetap manusiawi,” tegasnya.
Lebih jauh, LHKP juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan tokoh masyarakat, untuk bersama-sama menjaga wajah kota agar tetap bersih dari praktik-praktik yang merugikan publik.
