Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian PUPR yang menyoroti perlunya satu data nasional, khususnya terkait warga miskin. Surabaya pun langsung bergerak cepat.
“Setelah rapat dengan Kementerian Perumahan, kami langsung menindaklanjuti dengan Kepala BPS. Mereka bahkan terkejut dengan kedalaman dan akurasi data yang dimiliki Kota Surabaya,” ujar Eri Cahyadi.
Ia menjelaskan, Surabaya memiliki sistem pendataan yang mendetail hingga tingkat RW, mulai dari jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tempat tinggal warga yang diperbarui setiap hari. Keunggulan inilah yang mendorong lahirnya kerja sama trilateral ini.
Eri berharap, integrasi data bersama BPS dan Kemendagri dapat rampung dalam waktu satu bulan. “Menteri Dalam Negeri dan Menteri Bappenas berencana mengundang seluruh kepala daerah untuk melihat langsung hasil kerja sama ini. Harapannya, model data tunggal ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah progresif Pemkot Surabaya. Menurutnya, kepemimpinan Wali Kota Eri dinilai visioner dan patut dicontoh. “Pak Eri mengusulkan model kerja sama yang konkret dan bisa direplikasi. Tentu kami dukung penuh,” ujarnya.
