Tito juga menekankan pentingnya rekonsiliasi data lintas lembaga agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan. “MoU ini jadi fondasi penting untuk menghadirkan data tunggal yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kerja sama ini sebagai tonggak penting dalam pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Surabaya dinilai menjadi daerah yang paling siap dijadikan pilot project.
“Kami apresiasi kecepatan respon Wali Kota Surabaya. Kami juga berkomitmen meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data, integrasi dengan Dukcapil, serta validasi berbasis multi-stakeholder,” ujarnya.
Amalia berharap, melalui kolaborasi ini, kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan seluruh program pembangunan lebih tepat sasaran.
Langkah strategis ini menunjukkan bahwa Surabaya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan berbasis data. Dengan menjadi daerah pertama yang menjalin MoU trilateral semacam ini, Surabaya menegaskan posisinya sebagai kota percontohan dalam reformasi data dan perencanaan pembangunan nasional.
