“Tadi sudah saya sampaikan data-data kita itu ada penghematan triliunan dari efisiensi untuk kemudian dialokasikan ke pendidikan, kesehatan dan ke infrastruktur. Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,” katanya.
Oleh sebabnya, Bima Arya menggarisbawahi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah melakukan pembinaan dan sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah.
“Karena kami melakukan proses sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Nah, di forum-forum ini APEKSI menjadi jembatan untuk melakukan sinkronisasi tadi,” imbuhnya.
Di waktu yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Menurutnya, wali kota adalah mitra strategis pemerintah provinsi.
“Ini sebabnya berbagai kebijakan yang diambil oleh Gubernur prinsip kami adalah kolaboratif, bukan instruktif terhadap bupati dan wali kota. Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif untuk kemudian mendorong,” kata Emil.
Emil juga mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menyalurkan aspirasi, namun juga menjadi ruang mencari solusi bersama.
“Saya senang tadi dikatakan oleh Pak Ketua Dewan APEKSI, APEKSI bukan tempat berkeluh kesah. Meskipun juga menjadi corong penyaluran aspirasi, tapi bukan untuk kemudian melempar masalah, tapi merumuskan solusi bersama-sama,” imbuhnya.
Karenanya, pihaknya berharap Munas VII APEKSI menjadi ajang produktif untuk mendorong cita-cita besar bangsa. Lebih dari itu, ia juga mendorong Munas APEKSI menjadi forum yang produktif dan menguatkan sinergi antara wali kota, bupati dan gubernurnya.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
