Azhar yang juga anggota DPRD Kota Surabaya ini menyoroti minimnya standar penyelenggaraan event, seperti ketiadaan izin kepolisian, perangkat pertandingan resmi, serta wasit dan pelatih bersertifikat. Pelatih yang melakukan kekerasan, kata Azhar, juga tak memiliki lisensi kepelatihan.
“Kalau dari awal ada komunikasi, federasi bisa bantu pengawasan, menurunkan wasit bersertifikat, dan koordinasi keamanan,” ujarnya.
Politisi Gerindra yang juga anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesra itu menyebut masih banyak event olahraga pelajar di Surabaya yang digelar tanpa koordinasi dengan asosiasi resmi.
