Menurut Deni Wicaksono catatan dan rekomendasi dari BPK tetap menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Sebagai upaya memperbaiki pengelolaan anggaran di setiap perangkat daerah. “Semua rekomendasi ini yang harus kita selesaikan, batas waktu 60 hari akan kita maksimalkan agar sebelum itu bisa terselesaikan permasalahan – permasalahan rekomendasi yang disampaikan BPK,” terangnya.
Anggota DPRD Jatim dua periode ini juga mengingatkan ada beberapa catatan yang sangat krusial untuk segera ditindaklanjuti. “Menurut kami (rekomendasi BPK ini) kalau tidak segera diselesaikan bisa menjadi permasalahan yang berlarut-larut,” ingat Deni.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan ini menyebutkan salah satunya adalah rekomendasi yang pertama dan kedua menjadi salah satu fokus. “Kita juga ingin melihat terkait dana hibah ini program yang mana, detailnya seperti apa, kemudian bantuan keuangan desa itu menjadi salah satu fokus kita,” jelasnya.
