Musyafak menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan para pelaku usaha di Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang bisa terjadi akibat gejolak ekonomi global. “Apalagi kita akan memasuki Hari Buruh pada Mei nanti. Kalau tuntutan kenaikan UMR tidak bisa dipenuhi perusahaan, dan terjadi demo besar-besaran, bisa saja perusahaan itu tutup atau gulung tikar. Ini bahaya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang membuka kran impor sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks ini, Musyafak menekankan pentingnya menghindari ketergantungan terhadap dolar AS, dengan mendorong sistem pembayaran alternatif dan menjajaki kerja sama dengan negara-negara mitra non-dollar. “Kita bisa memanfaatkan bentuk pembayaran lain. Negara-negara seperti Tiongkok atau tetangga kita juga punya sumber daya yang bisa diakses tanpa terlalu tergantung pada dolar,” jelasnya.
