“Mereka berani ambil pinjaman ke bank karena merasa proyek ini resmi. Tapi sekarang, tak ada satu pun dokumen proyek yang bisa dicairkan. Ini bisa jadi penipuan berskala besar,” kata Laili Abidah.
Politisi PKB ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintahan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan.
Namun demikian, Laili Abidah pun menyadari bahwa DPRD Jatim tidak memiliki kewenangan dalam perkara ini, kecuali bertindak sebagai mediator.
