Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim lainnya, Erma Susanti, menilai kebijakan penghapusan kuota impor ini merupakan bagian dari strategi negosiasi perdagangan global, terutama terkait dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.
“Membaca ini adalah bagian dari bahan negosiasi terkait dengan perang dagang dan kebijakan disrupsi dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, memang perlu ada regulasi yang jelas terkait kebijakan ini,” ujar Erma Susanti.
Erma menambahkan bahwa meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia,tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan nasional, khususnya di sektor pangan.
“Keunggulan kita bisa menjadi bagian dari perdagangan global yang lebih tinggi, tapi tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan kita, terutama pangan, karena kekuatan kita ada di situ,” katanya.
Menurutnya, jika kuota impor benar-benar dihapus, pemerintah harus memastikan adanya proteksi terhadap komoditas yang sudah mampu swasembada agar tidak tergerus oleh produk impor yang merusak harga pasar.
“Jangan sampai pasar kita dirusak dengan impor yang bisa merusak harga. Salah satunya adalah tetap mempertahankan proteksi terhadap komoditas unggulan Jawa Timur,” tegasnya.
Erma juga mebekankan proteksi beberapa komoditas petani dengan kebijakan membuka kran impor, sejalan dengan garis ideologis partai yang selalu berpihak pada rakyat kecil. Dan ini sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawi Soekarno Putri, keberpihakan pada wong cilik
“Hal ini senada dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang selalu mengingatkan seluruh petugas partai, baik di eksekutif maupun di legislatif, untuk senantiasa menjalankan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kebutuhan wong cilik,” pungkas Erma. (Caa)
