Di bidang infrastruktur, terang Guntur, Fraksi melihat anggaran Rp4,2 triliun hanya mencapai pembangunan jalan sebesar 96,4 persen, tetapi tidak disertai data kondisi jalan mantap atau distribusi wilayah yang belum terlayani. “Sulit mengukur dampaknya terhadap konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Guntur.
Dalam pengentasan kemiskinan, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp1,35 triliun hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,17 poin persen, dengan ketimpangan kesejahteraan yang masih lebar (Indeks Theil 0,222). “Dengan demikian, tanpa pembenahan struktural dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, risiko pemborosan fiskal, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik akan sulit dihindari,” pungkas anggota Komisi C DPRD Jatim ini. (caa)
