“Penerapan sistem online yang langsung terhubung ke Dispenda akan membuat perhitungan pajak lebih transparan. Kalau tidak segera diterapkan, kita akan terus mengalami kebocoran yang merugikan pendapatan daerah,” tambahnya.
Selain pengawasan pajak parkir di mal, dirinya juga menyoroti manajemen parkir secara keseluruhan di Surabaya. Fathoni menilai perlu ada perbaikan sistem pembayaran parkir nontunai yang selama ini belum berjalan optimal.
“Kita ingin ada sistem yang lebih modern dan terintegrasi, baik untuk parkir tepi jalan maupun parkir di pusat perbelanjaan. Kalau sistemnya masih manual dan tidak transparan, sulit bagi kita untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ini,” ujarnya.
Politisi partai Golkar ini juga menyinggung tingkat kepatuhan para pengusaha yang masih perlu ada peningkatan.
Menurutnya banyak para pengusaha ini sudah menerima titipan uang pajak para konsumen namun tidak segera dibayarkan sehingga harus ada punishmen agar tingkat kepatuhan ini meningkat.
