Untuk itu, Irvan menekankan bahwa pendataan warga, baik KTP Surabaya maupun non-KTP yang tinggal di Surabaya, harus benar-benar valid. Data yang terkumpul nantinya mencakup seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hingga rekam medis masing-masing warga.
“Misal ketika ada warga di kawasan dengan potensi tinggi kasus TBC, pneumonia, atau penyakit lainnya, kita bisa memetakan dan memberikan treatment yang tepat. Dengan begitu, intervensi di sektor kesehatan maupun pendidikan bisa benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Irvan mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah memulai upaya pengumpulan data sejak dua tahun terakhir, khususnya terkait kemiskinan. Hal ini yang kemudian berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kota Pahlawan.
“Kenapa stunting kita terendah dan kemiskinan bisa turun drastis? Itu karena berbasis data. Tapi, data ini perlu terus disempurnakan. Karena itu, kami menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data, termasuk mencatat warga non-KTP Surabaya yang sudah lama tinggal di kota ini,” jelas Irvan.
