Hal kedua, lanjut Eri, penurunan rasio gini menunjukkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak warga masyarakat yang memiliki akses terhadap berbagai potensi sumberdaya ekonomi. Misalnya dengan pelibatan warga untuk dilatih dalam produksi paving yang kemudian hasilnya dibeli untuk penataan kampung di Surabaya.
”Lalu juga pelibatan UMKM dalam belanja Pemkot Surabaya seperti melalui toko daring e-Peken yang berdasarkan laporan telah menjangkau lebih dari 4.500 usaha rakyat dengan total transaksi lebih dari Rp150 miliar. Bahkan e-Peken menjadi salah satu toko daring dengan transaksi belanja terbesar berdasarkan basis data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” jelas Eri.
Ketiga, papar Eri, adalah kemampuan membangun inisiatif kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam menggerakkan kesejahteraan sosial-ekonomi di Kota Pahlawan. Hal itu terlihat pada berbagai inisiatif seperti Kampung Madani di mana semua warga di kampung tersebut saling bergotong royong dalam mencari solusi atas masalah sosial-ekonomi di wilayahnya.
”Warga yang mampu membantu warga yang kurang mampu. Tradisi sinoman, jimpitan beras, dan sebagainya menjadi budaya di kampung-kampung, saling melengkapi dengan intervensi program yang dijalankan pemerintah,” jelas Eri.
Inisiatif kolaborasi lainnya juga terlihat pada pelibatan UMKM dalam menyuplai kebutuhan hotel, sektor swasta, sampai seragam pelajar gratis di Surabaya.
