Wali Kota Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya di tahun 2025 telah meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas ATK dari 20 persen menjadi 30 persen. Bahkan, penggunaan teknologi digital di lingkup pemkot juga dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ATK konvensional.
“Kalau ATK bisa menggunakan gadget kenapa harus pakai ATK, sehingga (anggaran) untuk ATK itu kami potong,” imbuhnya.
Meski demikian, Wali Kota Eri menegaskan bahwa belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak akan terkena pemangkasan.
“Gaji dan tunjangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah, jadi tidak akan berkurang. Namun, tunjangan berbasis kinerja bisa menurun jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun. Jika PAD turun, maka dinas penghasil PAD juga seharusnya mengalami penyesuaian dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong optimalisasi anggaran setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Dengan adanya perubahan ini, alokasi dana sebesar Rp 1,1 triliun yang sebelumnya disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk agenda pembangunan prioritas di Surabaya.
