“Jadi kita juga, Pak, PBB kita juga pengumuman. Kita juga dorong orang bayar. Kita bukan enggak mau. Saya sekali lagi mohon tolong dimediasi supaya tidak terjadi miskomunikasi di masyarakat juga. Seolah-olah ada yang tidak beres loh di grup puncak,” ungkapnya saat pertemuan dengan DPRD dan Pemkot Surabaya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Surabaya mengajak DPRD untuk meningkatkan kolaborasi dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berharap DPRD dapat lebih aktif dalam pengawasan dan sidak pajak. Ia optimistis, kolaborasi antara Pemkot dan DPRD dalam pengawasan pajak akan secara signifikan meningkatkan PAD Surabaya. Dengan pengawasan yang masif, potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir.
“InsyaAllah kalau DPRD dan pemerintah kota turun bersama, maka PAD akan naik. Jadi kewenangan DPRD tidak hanya memanggil, tapi bisa ngecek langsung di hotel, restoran, dan tempat lainnya,” kata Eri Jumat (10/1/2025).
Sebagai informasi, anggaran pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2025 direncanakan sebesar Rp12,137 triliun, dengan PAD direncanakan mencapai Rp8,796 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3,340 triliun. Kolaborasi antara Pemkot dan DPRD diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target PAD tersebut.
