Kendati demkian anggota Komisi B lainnya, Oni Setiawan mengatakan bahwa maraknya PMK di Jatim sudah mendapat penanganan cukup baik dari Disnak Jatim. Hanya saja di lapangan masih ada kendala sehingga perlu sinergi dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
“Problem utama ada di anggaran karena ini termasuk rencana non alam sehingga anggaran penanganan yang cukup besar menjadi masalah,” terang politikus PDI Perjuangan.
“Kasus PMK bukan hanya di Jatim. Kalau ingin ketahanan pangan terjaga maka pemerintah pusat perlu mengucurkan anggaran insidentil supaya penanganan PMK bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk memperketat mobilisasi hewan ternak di daerah perbatasan serta kabupaten/kota yang terdampak.
“Kami akan memperketat pengawasan keluar masuk sapi, baik antar provinsi maupun antar daerah di Jatim yang memiliki kasus PMK,” ujar Adhy Karyono kemarin.
