Akhirnya Ia berkesimpulan, di RSUD dr Soetomo ini kalau ada pasien kondisi kritis lalu disuruh tes lab seperti ini terlalu lama, bukan sembuh tapi malah semakin parah. “Pelayanan inilah yang harus menjadi perhatian rumah sakit dr Soetomo yang bukan hanya menjual obat tapi juga mengutamakan pelayanannya. Apalagi ini milik pemerintah,” geram Satib.
Tindakan prosedur semacam ini jelas mempersulit pasien. Anggota DPRD yang memiliki hak protokoler melekat saja diberi pelayanan bertele-tele, padahal membayar. Apalagi kepada pasien umum yang menggunakan BPJS. Pihaknya menduga masyarakat biasa Pasti lebih dipersulit dan dibuat bertele-tele jauh lebih parah dibanding anggota DPRD. “Kalau dibanding dengan rumah sakit swasta ternyata jauh lebih cepat tanggap pelayannya, karena tak ada kaitannya MRI dengan tes darah atau tes lab lainnya,” papar Satib.
Satib lantas menyesali pelayanan RS Soetomo tidak sebaik yang diharapkan. Ia meyarankan, manajamen RS Dr Soetomo harus meninjau ulang harus diubah dan diperbaiki total. Anggota DPRD bagian dari pejabat pemerintah provinsi jawa timur saja tidak dilayani sesuai prosedur yang cepat. “Apalagi masyarakat biasa atau pasien umum,” pungkasnya penuh kecewa dan tidak mau lagi kembali berobat ke RSUD dr Soetomo sebelum dilakukan perbaikan pelayanan kepada pasien. (Caa)
