“Pengawasan Pemprov Jatim sebagai pemegang saham mayoritas harus tetap dominan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk menjaga arah bank tetap sesuai tujuan pembangunan daerah,” tambahnya.
Cahyo menambahkan, perubahan status kelembagaan ini harus diiringi dengan langkah konkret untuk memperkuat sektor UMKM di Jawa Timur. Menurutnya, bank ini tidak boleh hanya fokus pada profit, tetapi juga menjadi penggerak utama pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang selama ini sulit mendapatkan akses keuangan.
“Ini bukan sekadar transformasi nama, tetapi kesempatan untuk membangun ekonomi daerah yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat kecil,” tegas Cahyo.
Gerindra juga menegaskan pentingnya pelibatan DPRD dalam proses pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. “Kami akan memastikan proses ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Cahyo. (Caa)
